Nissan

https://www.nissan.co.id/ucl-jagonulis.html

Minggu, 17 September 2017

Melaka City



Menara Taming Sari
Melaka City

I am heard about Melaka when I was studied at elementary school. In Indonesia “Melaka” name it's not really familiar because Indonesia people more know “Malaka” and not “Melaka”. Basically, in every class of Indonesia school provide maps or Indonesia maps. When we learned geography major in elementary school, our teachers always tried to remind us to memorize a border between our country (Indonesia) and another country, and Melaka Strait is one of our border in the sea between Indonesia and Malaysia. So, all Indonesia people know Melaka Strait or “Selat Malaka” as one of Indonesia border.

On 16 September 2017, as a new Post Graduate Student in International Islamic University Malaysia (IIUM), I got a special invitation from our campus to visit Melaka City.
It's about 160km from Kuala Lumpur City and we can go to Melaka by bus with two hours trip.

The first destination in Melaka City was “Menara Taming Sari”, our bus arrived in front of Menara Taming Sari. Menara Taming Sari is a Tower ride that we can ride that tower and we can saw a panoramic view of Melaka in the top of the tower. This tower can make circle 360’, so we can saw all Melaka City with panoramic view in the sky.

Minggu, 10 September 2017

BATASAN SYARAT TERPIDANA BAGI CALON PESERTA PILKADA



BATASAN SYARAT TERPIDANA BAGI CALON PESERTA PILKADA
Oleh
Hani Adhani [1]

            Perjalanan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang saat ini dilaksanakan secara serentak sepertinya terus menimbulkan banyak permasalahan baru yang berujung di Mahkamah Konstitusi. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sudah banyak warga masyarakat Indonesia yang melakukan pengujian undang-undang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi dan UU Pilkada termasuk salah satu undang-undang yang paling banyak di uji di Mahkamah Konstitusi.
            Salah satu isu konstitusional yang kembali di uji di Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan norma persyaratan calon peserta Pilkada yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang menyatakan : “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” serta terkait norma pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diatur dalam  Pasal 163 ayat (7) yang menyatakan “Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur”, yang diajukan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
            Dalam petitum permohonannya, Pemohon (Rusli Habibie) beranggapan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada telah merugikan hak konstitusionalnya sebagai peserta Pilkada dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, dikarenakan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena ternyata telah ada putusan MK yang juga telah mengatur isu norma yang sama. Pemohon yang berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, apabila mengacu kepada Pasal 7 ayat (2) huruf g maka secara otomatis tidak dapat mencalonkan diri menjadi peserta Pilkada, sementara terkait isu norma yang sama MK juga telah mengeluarkan Putusan dalam perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang menyatakan ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 inkonstitusional bersyarat. Menurut Rusli Habibie, dengan diberlakukannya norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur berpotensi terhalang. Sebab, frasa “….karena melakukan tindak pidana yang diancam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang semula terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah dihapus atau ditiadakan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada sehingga cakupan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2)huruf g UU Pilkada menjadi mencakup seluruh tindak pidana, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon.

Jumat, 09 Juni 2017

PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) PASCA PUTUSAN MK

Terlampir Opini tentang PKPA yang dimuat di HukumOnline pada tanggal 8 Juni 2017 yang dapat di download di web hukumonline >> http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5938db3148153/pendidkan-khusus-profesi-advokat-pasca-putusan-mk-oleh--hani-adhani





PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)
PASCA PUTUSAN MK
Hani Adhani [1]

            Profesi Advokat adalah profesi yang saat ini sangat diminati oleh para lulusan fakultas hukum. Para fresh graduate sarjana hukum biasanya memiliki ketertarikan untuk menjadi Advokat oleh karena adanya tantangan dalam upaya untuk membantu masyarakat untuk menegakan hukum dan keadilan. Masih banyaknya masyarakat yang buta tentang hukum tentu menjadikan profesi Advokat ini menjadi urgent ada dalam masyarakat. Profesi Advokat adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim tentu tidak akan pernah ada tanpa ada gugatan dari para Advokat, oleh karenanya sangat wajar apabila profesi advokat menjadi bagian profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile).
            Seseorang yang telah bergelar sarjana hukum tidak dapat langsung menjadi Advokat. Ada tahapan yang harus dilalui apabila para sarjana hukum ingin menjadi Advokat yang tahapan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu tahapan yang harus dilalui oleh para sarjana hukum untuk menjadi Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat adalah adanya keharusan untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
            Adanya keharusan untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat telah dilaksanakan oleh organisasi Advokasi baik itu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ataupun Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang biasa dilaksanakan 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan yang diisi dengan berbagai materi khusus seperti hukum acara, mulai dari pidana, perdata, TUN, agama, MK, hubungan Industrial, niaga, HAM, persaingan usaha dan arbitrase. Selain itu, setiap peserta pelatihan juga diberikan materi mengenai kode etik profesi Advokat, teknik non litigasi serta materi pendukung lainya seperti teknik wawancara dengan klien, penelusuran hukum, dokumentasi hukum, serta argumentasi hukum (legal reasoning).
            Setelah mengikuti PKPA para calon Advokat selanjutnya akan mengikuti Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh organisasi Advokat dan setelah dinyatakan lulus selanjutnya mereka juga diwajibkan untuk mengikuti magang di kantor hukum selama dua tahun secara terus menerus. Kewajiban magang ini memang memberikan kematangan bagi para calon Advokat dalam menangani berbagai kasus yang ada di masyarakat. Apabila diibaratkan seorang pilot, maka pengalaman jam terbang menangani berbagai kasus atau perkara menjadikan patokan awal kemahiran dan kematangan seorang Advokat. Hal tersebut memiliki nilai jual tersendiri bagi karir seorang Advokat yang pada akhirnya menjadikan mereka Advokat yang mahir dan handal dalam menangani berbagai kasus.
            Setelah memenuhi syarat magang barulah nantinya para Advokat ini disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan setelah itu mereka akan mendapatkan kartu tanda anggota Advokat dan dapat mulai untuk menangani kasus sendiri dan/atau dapat pula membuka kantor hukum sendiri. Adanya tahapan yang terbilang cukup sulit tersebut menjadikan profesi Advokat memiliki nilai prestise tersendiri. Apalagi nantinya para Advokat tersebut memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh Advokat lain, maka secara otomatis hal tersebut akan memberikan nilai lebih yang berimbas kepada banyaknya kasus yang akan ditangani.
Putusan MK tentang PKPA
            Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang selama ini dijalankan oleh organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat ternyata dalam kenyataannya dianggap melanggar hak konstitusional khususnya bagi Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.
            Pimpinan Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Advokat kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengaturan PKPA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat. Menurut Pimpinan Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, seharusnya PKPA yang diselenggarakan oleh organisasi Advokat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau sekolah tinggi hukum. Mereka beranggapan bahwa ada kewajiban dari Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia untuk ikut serta menjaga dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 yang salah satunya adalah dengan menjadikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi Strata Satu (S1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum.