Terlampir opini yang dimuat di website PPI IIUM.
Tema ini menyesuaikan dengan kondisi politik saat itu di Malaysia pasca dilantiknya Mahatir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Berikut link webstite PPI IIUM >>> https://ppi-iium.org/?p=1287
 |
| Mahatir Mohamad |
Oleh
Hani Adhani
Proses pelaksanaan Pemilihan Umum ke-14 di Malaysia telah berjalan
dengan baik dengan kemenangan partai oposisi yang berhasil menumbangkan partai
pemerintah yang telah memenangkan Pemilihan Umum selama lebih dari 60 tahun.
Tentunya kemenangan partai oposisi ini menjadikan Malaysia seolah-olah berada
dalam era baru demokratisasi oleh karena sebelumnya yang menjadi pemenang
Pemilihan Umum selalu dari partai pemerintah, namun sekarang justru yang
menjadi pemenang Pemilihan Umum adalah partai oposisi sehingga berhak untuk
mengatur pemerintahan Malaysia selama lima tahun ke depan.
Kemenangan partai oposisi ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran
mantan perdana menteri yang juga dikenal sebagai Bapak Modernisasi Malaysia
yaitu Mahatir Mohammad. Mahatir Mohammad akhirnya ‘rela turun gunung’ untuk
kembali menata Negara Malaysia, meskipun dari segi usia beliau sudah terlampau
tua untuk menduduki kursi perdana menteri, namun dari perspektif politik
khususnya bagi partai oposisi, untuk bisa memenangankan Pemilihan Umum ke-14
dengan mengalahkan partai pemerintah, maka partai oposisi mau tidak mau memang
harus merekrut dan menjadikan Mahatir Mohammad sebagai ‘corong’ untuk menggapai
kemenangan.
Turun gunungnya Mahatir ini tidak terlepas dari adanya isu korupsi yang
menerpa Perdana Menteri Najib Razak sehingga menjadi bagian dari isu politik
dimana hampir semua masyarakat Malaysia paham dan mengetahuinya. Tentunya tidak
mudah bagi seorang Mahatir Mohammad untuk memutusakan “come back” ke percaturan
politik setelah sekian lama beliau pensiun. Pastinya banyak cibiran dan makian
yang datang ke Mahatir ketika dia memutuskan untuk “come back”, apalagi come
back-nya Mahatir ini dilakukan dengan bergabung ke Partai Oposisi sehingga
bersebrangan dengan partai pemerintah yang sudah lama dia bangun. Namun rasa
cinta dan kepedulian yang tinggi kepada rakyat dan negara Malaysia-lah yang
menyebabkan Mahatir mau untuk kembali berjuang menata Malaysia ke jalur yang
benar sebagaimana apa yang diamanatkan dalam konstitusi Malaysia.
Tidak adanya batasan masa jabatan perdana menteri di Malaysia yang
diatur dalam konstitusi Malaysia menyebabkan Mahatir ataupun mantan perdana
menteri lainnya bisa “come back” kapan saja, sepanajang mereka yakin dan siap
untuk meyakinkan rakyat Malaysia melalui berbagai program yang diusung demi
kesejahteraan rakyat Malaysia.
Janji dan Program Kerja Tn. M
Seperti halnya pelaksanaan Pemilu di Indonesia, Pemilu di Malaysia juga
selalu dibarengi oleh janji dari masing-masing partai politik yang disampaikan
kepada masyarakat. Janji tersebut menjadi patokan bagi masyarakat untuk
memutuskan partai apa yang akan dipilih pada saat pengundian (Pemilu) yang bisa
menjadikan rakyat semakin sejahtera dan Malaysia semakin maju. Koalisi Partai
Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahatir Mohammad sepanjang kampanye Pemilu
ke-14 kemarin telah menyusun program kerja yang disusun dalam Buku Harapan.
Buku setebal 280 lembar itu merinci 60 janji Mahathir dan program 100
hari pertamanya. Beberapa janji Mahathir Mohamad yang menjadi sorotan
masyarakat dan akan dilaksanakan dalam 100 hari pertama adalah janji untuk
menghapuskan GST, mengusut tuntas skandal atau isu korupsi perdana menteri
Najib Razak, melakukan review terhadap berbagai mega proyek yang telah
dilakukan, efisiensi keuangan negara dan upaya untuk membayar hutang negara.
Pelaksanaan Janji Tn. M
Janji pertama yang dilontarkan oleh koalisi Partai Pakatan Harapan
adalah janji untuk menghapus GST (Good and Service Tax) atau PPN sebesar 6%
yang telah diterapkan oleh perdana menteri Najib Razak sejak tahun 2015.
Penerapan GST ini menjadi isu yang selalu dibicarakan oleh masyarakat Malaysia
oleh karena mereka merasa bahwa penerapan GST ini cukup memberatkan masyarakat
dan tepat pada tanggal 1 Juni 2018 atau 21 hari setelah Mahatir Mohammad
dilantik, GST resmi dicabut.
Janji kedua yang juga menjadi sorotan masyarakat adalah pemeriksaan
terhadap mantan perdana menteri Najib Razak yang diisukan telah melakukan skandal
korupsi. Tepat pada tanggal 22 Mei 2018 atau 12 hari setelah Mahatir dilantik,
Kepolisian Malaysia mulai melakukan pemeriksaan dan penyitaan secara marathon
kepada Najib Razak. Pemerintah Malaysia juga membentuk satuan tugas khusus
untuk membongkar kasus tersebut dengan melibatkan MACC (KPK Malaysia), polisi,
bank sentral, dan bekas petinggi Kejaksaan Agung. Mereka diminta untuk menjalin
kerja sama dengan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat, Swiss, Singapura,
Kanada, dan negara lainnya, yang sistem keuangannya dilewati aliran dana yang
diduga disalahgunakan oleh Najib Razak.
Janji ketiga yang juga dimasukan dalam buku harapan adalah melakukan
pengkajian terhadap berbagai mega proyek yang dilakukan oleh pemerintahan
sebelumnya. Salah satu mega proyek yang telah dikaji dan diputuskan oleh
Mahatir untuk dihentikan adalah mega proyek kereta api cepat yang mengubungkan
Malaysia dan Singapura. Tepat pada tanggal 28 Mei 2018 atau 18 hari setelah
dilantik Mahatir memutusakan untuk menghentikan mega proyek tersebut dan
memindahkan ke pembangunan proyek kereta api Pan-Borneo yang melintasi
negara-negara Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur.
Janji keempat yang juga menjadi isu yang mengemuka di masyarakat
Malaysia adalah isu hutang luar negeri Malaysia yang mencapai 1 triliun Ringgit
lebih. Sebagaimana janji yang sebutkan dalam Buku Harapan bahwa Pemerintahan
Mahatir berjanji untuk menghapus atau melunasi hutang-hutang negara yang tidak
wajar. Upaya yang dilakukan oleh Mahatir untuk menghapus atau membayar hutang
tersebut adalah dengan melalukan efisiensi terhadap pengeluaran negara,
membubarkan lembaga atau institusi negara yang dirasa tidak diperlukan dan memutuskan untuk melakukan pemotongan 10
persen gaji menteri dan pejabat Malaysia untuk mengurangi beban keuangan negara
yang kemudian diikuti oleh para anggota parlemen di seluruh negara bagian
Malaysia.
Selain itu, untuk membantu pemerintah, masyarakat Malaysia pun
berbondong-bondong melakukan donasi melalui program “Please Help Malaysia”.
Menarik untuk ditunggu gebrakan Tn. Mahatir selanjutnya dalam upaya
untuk menjadikan masyarakat Malaysia lebih sejahtera dan menjadikan negara
Malaysia semakin maju. Semoga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Mahatir
untuk memenuhi janjinya dalam waktu 100 hari ini, setidaknya dapat menjadi
contoh dan inspirasi sehingga juga dapat ditiru oleh para pemimpin di Indonesia
baik di pusat ataupun di daerah melalui kebijakan-kebijakan yang strategis yang
pro-rakyat sehingga cita-cita bangsa demi tercapainya kesejahteraan rakyat
sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dapat dengan mudah diraih.
*****
*) Mahasiswa Program
Doktor Ilmu Hukum – International Islamic University Malaysia (IIUM).
Pengurus PCIM
Malaysia. Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi PPI Malaysia. Bekerja di Mahkamah Konstitusi.
Alamat : Asrama
Mahasiswa IIUM Gombak, Kuala Lumpur.
Email :
adhanihani@gmail.com
Phone : +62 812 831
50 373
Tidak ada komentar:
Posting Komentar