Nissan

https://www.nissan.co.id/ucl-jagonulis.html

Rabu, 22 April 2015

Konstitusionalitas Hakim Ad Hoc sebagai Pejabat Negara



11 orang hakim ad hoc dari berbagai daerah di Indonesia yang dipimpin oleh DR. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dkk., pada tanggal 6 Maret 2014 mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menyatakan, “Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: ...
e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;”

Konstitusionalitas Peninjauan Kembali (PK) dan Penangguhan Eksekusi Mati



Dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia  (LP3HI) yang mempunyai kepedulian terhadap proses penegakan hukum pada tanggal 6 Januari 2015 mengajukan permohonan pengujian undang-undang Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
                  Dalam permohonannya, para Pemohon yang merupakan badan hukum privat  yang aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta melakukan pengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum terhadap perkara perdata maupun pidana beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan berlakunya Pasal 268 ayat (1) KUHAP. Menurut para Pemohon, pasal a quo akan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Dengan berlakunya pasal a quo, para Pemohon sebagai badan hukum privat yang concern terhadap penegakan hukum dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut para Pemohon pasal a quo telah merugikan hak konstitusional para Pemohon

Selasa, 21 April 2015

Mantan Satpam Mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi




Marten Boiliu, pria kelahiran Kupang, yang berprofesi sebagai satpam di PT. Sandhy Putra Makmur pada tanggal 26 September 2012 mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke  Mahkamah Konstitusi.
Adapun pasal yang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  yang menyatakan, “Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.”
Dalam permohonannya Marten menyampaikan bahwa dia yang pernah bekerja sebagai satpam di PT Sandhy Putra Makmur (PT. SPM) dan telah di-PHK sejak tanggal 2 Juli 2009 berdasarkan Surat Keterangan berakhirnya hubungan kerja Nomor 760/SEKR/01/SPM-02/VII/2009 bertanggal 2 Juli 2009  yang isinya menyatakan Sdr Marten adalah karyawan PT SPM yang bekerja sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009. Atas PHK dimaksud, pihak PT.SPM tidak/belum membayarkan kepadaMareten uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (2) juncto Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengenai kewajiban Pengusaha/Perusahaan membayar uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak dalam hal terjadi PHK;