Nissan

https://www.nissan.co.id/ucl-jagonulis.html

Jumat, 16 September 2016

KISAH TENTANG ROBERT DAVILA





Kisah ini diawali dengan kehadiran Ustad Nouman Ali Khan yang mengisi khutbah di salah satu kota di Amerika Serikat yaitu Fort Worth. 

Waktu itu tema khutbah Ustad Nouman adalah tentang Doa. Setelah selesai khutbah, Ustad Nouman kemudian di datangi oleh seorang pemuda yang berasal dari Mesir dan menyampaikan pesan kepada Ustad Nouman “bahwa Allah telah mengabulkan Doa dia hari ini”.

Ustad Nouman kemudian bertanya, “apa permintaan kamu pada Allah?”, pemuda tersebut bilang “Doa saya adalah Ustad Nouman Ali Khan harus bertemu Robert Davila”
“Apakah kamu Robert Davila? Ustad Nouman bertanya kembali kepada Pemuda tersebut dan pemuda tersebut menjawab “bukan, saya bukan Robert Davila, Robert Davila adalah teman baik saya tapi saya yakin Allah mengabulkan doa saya”.
Kemudian Ustad Nouman menyampaikan kepada pemuda mesir tersebut bahwa ia ingin bertemu Robert Davila.

            Robert Davila adalah seorang pemuda yang tinggal di daerah pedesaan yang jaraknya sekitar 40 menit dari kota Fort Worth, dan dia terkena semacam kelainan genetik yang menyebabkan kelumpuhan dari mulai leher dan seluruh anggota tubuh sehingga dia harus dirawat di rumah sakit orang tua atau panti jompo selama hampir 10 tahun.

Keluarga Robert Davila memberikan komputer yang mempunyai perintah suara (voice command) sehingga dia dapat memberikan perintah suara kepada komputer tersebut dan dia dapat dengan mudah terkoneksi dengan internet khususnya google dan dapat melakukan browsing atau pencarian informasi dengan mudah.

Robert Davila berasal dari keluarga kristen yang taat, dan setiap minggu dia di datangi oleh pastor dan mendoakan Robert Davila.

Di dalam kamarnya ada juga teman baik Robert Davila yang juga menderita kelumpuhan dan saat itu sedang membutuhkan donor hati dan mereka berdua sering berdiskusi tentang Tuhan. Hingga suatu saat teman baiknya tersebut harus pergi karena harus melakukan operasi untuk mengganti hatinya, namun sayang pasca operasi, teman baiknya meninggal dunia.

Pasca meninggal temannya tersebut, saudara perempuannya kemudian memberikan lambang salib dengan patung kristus miliknya teman baiknya tersebut kepada Robert Davila dengan tujuan untuk mengenang temannya, dan oleh Robert lambang salib tersebut disimpan oleh Robert di samping tempat tidurnya.

Kehidupan Robert Davila di panti jompo tersebut cukup baik, layak dan menyenangkan.

Hingga suatu saat ketika dia tertidur, dia (Robert Davila) bermimpi bertemu dengan seorang lelaki, dan lelaki dalam mimpi tersebut menyebut dirinya dengan nama Muhammad. Lelaki tersebut berkata “bahwa Tuhan tidak mengirimkan seorang pembawa pesan yang kemudian mereka menyembah pembawa pesan tersebut. Tuhan mengirimkan seorang pembawa pesan supaya kamu dapat menyembah Tuhan dan Yesus hanya seorang lelaki dan dia berjalan di pasar dan makan makanan”. Setelah itu Robert terbangun.

Dari mimpi tersebut, yang dingat oleh Robert Davila hanya ada lelaki yang bernama Muhammad, dan Muhammad berkata bahwa pembawa pesan dari Tuhan datang supaya kita manusia dapat menyembah Tuhan.

Setelah itu, Robert Davila mulai melakukan pencarian dengan google. Hal pertama yang dia cari adalah Muhammad. Kemudian dia menemukan Islam. Kemudian dia ber syahadat. Setelah bersyahadat, dia ingin mempelajari Al Quran. Kemudian dia melakukan chatting dengan orang lain di internet dan meminta untuk belajar membaca Al Quran. Dia juga chatting dengan salah seorang temannya orang Mesir di dunia maya dengan menggunaka skype untuk belajar bahasa arab dan belajar membaca Al Quran.

Robert Davila akhirnya dapat menghapal 10 surat Al Quran. Selain itu, Robert juga mulai berusaha mencari tahu dan belajar tentang Nabi Muhammad dan juga ingin memahami Al Quran.

Dia kemudian kembali mencari di google tentang bagaimana memahami Al Quran, hingga akhiranya dia menemukan video Ustad Nouman Ali Khan dan akhirnya melihat semua video Ustad Nouman Ali Khan.

Di dalam rumah sakit tersebut, ada pemuda asal mesir yang biasa melakukan pekerjaan service atau perbaikan. Pemuda mesir ini punya kisah yang menarik dalam hal ini dia sebenarnya telah kehilangan dasar kepercayaannya, dia bukan seorang taat beragama Islam, dia sudah jarang shalat jumat karena jaraknya yang jauh, dan kemudian dia mulai pergi ke gereja dengan tujuan hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah.

Hingga suatu hari ketika pemuda mesir ini melintas ke kamar Robert Davila, dia mendengar lantunan suara Al Quran, “wal'ashri. Innal-insaana lafii khusrin. Illal-ladziina aamanuu wa'amilush shaalihaati watawaashau bil-haqqi watashau bish-shabri”.

Kemudian pemuda mesir ini mendatangi Robert dan bertanya, “Robert, apa yang kamu dengarkan?”, kemudian Robert menjawab, “bukan itu suara saya”, kemudian pemuda mesir itu bertanya kembali, “apakah kamu muslim?”, Robert menjawab “ya saya telah menjadi muslim”.

Pemuda mesir tersebut akhirnya sangat terkejut, bagaimana mungkin Allah membimbing seseorang yang lumpuh total dan berada di tengah-tengah kota gereja di Amerika Serikat, yang sedang berada di tempat tidur, dimana disamping tempat tidurnya ada ada lambang salib dan orang tersebut (Robert Davila) mengatakan “saya ingin datang kembali kepada Allah”.

Robert Davila menceritakan kepada pemuda mesir tersebut tentang teman muslim yang dia temukan secara online yang bernama Nouman Ali Khan. Kemudian pemuda mesir itu mulai melihat video Nouman Ali Khan dan Robert berkata “semoga suatu saat saya bisa bertemu dengan Nouman Ali Khan”, dan pemuda mesir itu berkata “baiklah, saya akan mendoakan agar Kamu (robert) bisa bertemu Nouman”.

Akhirnya setelah lima tahun, pemuda mesir tersebut datang ke mesjid di Fourt Worth yang pada saat bersamaan Ustad Nouman Ali Khan juga menyampaikan khutbah jumat di mesjid tersebut dan ketika bertemu dengan Ustad Nouman, pemuda mesir tersebut berkata “saya rasa Allah mengabulkan doa saya dan doa teman saya Robert Davila”.

Setelah pertemuan itu, kemudian Ustad Nouman Ali Khan dan bebarapa temannya berkunjung menemui Robert Davila di Rumah Sakit/Panti Jompo dengan ditemani pemuda mesir tersebut.
Ustad Nouman akhirnya bertemu dan bertatap muka dengan Robert Davila serta berdiskusi banyak hal dengan Robert.

Pada saat Ustad Nouman datang ke panti jompo tersebut, beberapa perawat disana sangat terkejut melihat kedatangan Ustad Nouman, dan bertanya “mengapa Ustad Nouman mau bertemu Robert”, dan Ustad Nouman menyampaikan bahwa Robert adalah inspirasi dia. Kemudian ketika Ustad Nouman bertemu Robert, Robert sangat terkejut dan kemudian Ustad Nouman meminta Robert untuk membacakan Al Quran yang Robert hapal, Robert membaca surat al ashr dan saat Robert membaca surat tersebut semua yang ada di ruangan tersebut menangis dan menetaskan air mata.

Ketika seseorang telah kembali kepada Allah, jangan khawatir tentang artinya, bimbingan dan keseimbangan akan datang dari Allah.

Kisah lain tentang Robert adalah ketika dia meminta untuk shalat jumat di mesjid yang jaraknya cukup jauh dari rumah sakit tempat dia dirawat. Oleh karena dia lumpuh, maka mobil yang membawa Robert adalah mobil biasa dan bukan mobil khusus sehingga ketika dalam perjalanan ke mesjid tersebut, Robert banyak mengalami kesakitan karena guncangan, sehingga setelah pulang dari shalat jumat tersebut, Robert tidak dapat duduk di kursi khususnya dan harus berbaring di tempat tidur selama 6 bulan untuk recovery badannya.

Pada saat Ustad Nouman bertemu Robert, saat itu Robert sedang di tempat tidur dan sedang mengalami perawatan pasca ikut shalat jumat di mesjid.

Robert kemudian menyampaikan kepada Ustad Nouman tentang makna shalat jumat, “saya tidak pernah merasakan ketenangan sepanjang hidup saya sampai ketika saya berada di dalam Mesjid, dan saya akan pergi kembali untuk shalat jumat ke mesjid karena saya merasakan ketenangan ketika berada dalam mesjid” .

Robert Davila, hamba Allah yang bukan siapa-siapa dan hanya bisa mengontrol mulut dan matanya saja, dan dia berkata “saya hanya dapat menemukan kedamaian ketika berada di dalam mesjid”.

Jika Allah dapat membimbing Robert Davila, maka Allah pasti dapat membimbing semua orang.

Robert Davila juga pernah mengatakan “terkadang saya bertanya kepada Allah mengapa menempatkan saya di posisi sekarang”, dan kemudian Robert menjawab sendiri “apakak aku bercanda, Allah justru telah memberikan banyak hal, saya sangat berterima kasih atas apa yang diberikan Allah kepada saya,  dan jika posisi ini pada akhirnya membawa saya kepada agama Islam, bagi saya semua ini adalah sungguh sangat bernilai setimpal”.

Ini berbeda dengan apa yang kita sebagai muslim, yang pada saat kita dicoba dengan sedikit cobaan kesehatan, maka langsung bertanya “mengapa Allah melakukan cobaan ini kepada saya?”, sementara Robert Davila, diwajahnya terpancar cahaya kepuasaan, ketenangan, dan kesenangan.

“Bimbingan dari Allah ada disekitar kita, kita tidak perlu khawatir tentang tidak adanya bimbingan dari Allah, Allah akan membimbing kita meski kita sedang tidur dan ketika kita berdoa kepada Allah. Kita jangan skeptis terhadap bimbingan Allah, tugas kita hanya berbicara dan meminta kepada Allah dengan tulus, Allah nantinya akan membimbing kita dan Allah akan memberikan segalanya untuk kita”.

  


   


   

 



Rabu, 14 September 2016

KONSTITUSIONALITAS HAKIM PENGADILAN PAJAK SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN





            Pada tanggal 7 Desember 2016, 48 Hakim Pengadilan Pajak yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar 1945,  yang kemudian di registrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor Perkara 6/PUU-XIII/2016.
            Adapun yang menjadi alasan pengajuan permohonan a quo adalah sebagai berikut :
§  Bahwa para Pemohon (Hakim Pajak) beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak. Menurut para Pemohon, pasal a quo berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang menimbulkan perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Dengan berlakunya pasal a quo, para Pemohon sebagai Hakim Pengadilan Pajak  dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum khususnya terkait dengan masa jabatan dan periodisasi jabatan hakim pengadilan pajak.
§  Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya periodisasi dalam UU        a quo menimbulkan masalah dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim Pengadilan Pajak, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan dalam menyelesaikan, memeriksa, mengadli, dan memutus sengketa pajak, yang sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan negara (Pemerintah) dan kepentingan pembayar pajak. Selain itu, ketentuan tersebut telah membedakan kedudukan hakim Pengadilan Pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam sengketa pajak Apabila mendasarkan pada prinsip kesamaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, usia hakim Pengadilan Pajak seharusnya disamakan dengan hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan  Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, “Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena...c. . telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara;...”
§  Adanya periodisasi dan perbedaan usia pemberhentian juga setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar akan menyebabkan demotivasi terkait dengan tidak diberikannya jaminan kemerdekaan dan persamaan sebagai bentuk penghargaan negara kepada hakim Pengadilan Pajak dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, norma yang mengatur periodisasi dan usia pemberhentian akan menimbulkan kerugian yang akan muncul bagi keberlanjutan penyelesaian sengketa pajak yang membutuhkan jaminan kecepatan dan kepastian hukum, di sisi lain juga berpotensi mengurangi kecepatan penyelesaian sengketa pajak yang semakin lama semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebijakan perpajakan yang ditetapkan Pemerintah.
§  Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan instrumen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, sudah seharusnya tidak ada batasan yang menghalangi kemerdekaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, termasuk dengan pembatasan periodisasi dan pemberhentian hakim yang akan menghalangi kemerdekaannya dalam mendapatkan penghargaan yang layak atas statusnya sebagai hakim. Dengan kata lain, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah seharusnya dihilangkan keraguan dan ketidakpastiannya terhadap periodisasi dan pemberhentiannya.
            Adapun pasal yang dimohonkan untuk di uji ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 8 ayat (3):
“Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan”,
Pasal 13 ayat (1) huruf c:
“Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena:
...
c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun”
Terhadap Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” UUD 1945
            Untuk menjawab isu konstitusionlitas norma tersebut, setelah melalui persidangan pleno yang cukup panjang dengan menghadirkan ahli Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Sudarto Radyosuwarno, Prof. Achmad Zen Purba, SH., LLM., Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH., Dr. H. Tb. Eddy Mangkuprawira, SH., M.Si., dan saksi Doni Budiono, Mahkamah selanjutnya dalam pertimbagan hukumnya menyatakan sebagai berikut:
[3.9]       Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, 6 (enam) ahli yaitu dan 1 (satu) saksi yaitu [keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
[3.10]   Menimbang bahwa setelah membaca dalil-dalil para Pemohon di atas, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:
1.   Apakah frasa “untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan” dalam Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945?
2.   Apakah ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim pengadilan pajak karena telah berusia 65 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945?
[3.11]   Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedua masalah pokok pengujian konstitusionalitas dari permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan menjawab dasar dari status Pengadilan Pajak apakah termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :
1.   Bahwa tujuan utama di bentuknya Pengadilan Pajak adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, sehingga diperlukan dana yang memadai yang terutama bersumber dari perpajakan. Dikarenakan demikian banyaknya sengketa perpajakan sebagai upaya wajib pajak yang berusaha untuk mencari keadilan dan kepastian hukum pada akhirnya menjadikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi tidak relevan lagi untuk menyelesaikan sengketa sehingga negara pada akhirnya memberikan solusi dengan membentuk Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2.   Bahwa meskipun pada awal pembentukannya Pengadilan Pajak ada ketidakjelasan berkenaan dengan statusnya dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, namun seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi dan pembentuk Undang-Undang telah mempertegas tentang keberadaan Pengadilan Pajak  sebagaimana  diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
3.   Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 004/PUU-II/2004 bertanggal 13 Desember 2004 telah mempertimbangkan sebagai berikut: “bahwa Pasal 22 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Mahkamah berpendapat bahwa tiadanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945”.
4.   Bahwa Pasal 1 angka 8 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:
     Pasal 1 angka 8, “Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”.
     Penjelasan Pasal 27 ayat (1), “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”.
Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Pengadilan Pajak adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.
[3.12]   Menimbang bahwa meskipun Pengadilan Pajak telah termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, namun faktanya dalam Undang-Undang a quo, kewenangan Mahkamah Agung tidak sepenuhnya mengatur segala hal yang terkait dengan Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung hanya diberikan kewenangan dalam hal pengaturan tentang pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak  sedangkan terkait dengan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) [vide Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan Pajak]. Adanya kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Keuangan in casu Menteri Keuangan khususnya terkait dengan Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak termasuk juga pengusulan dan pemberhentian hakim pengadilan pajak, menurut Mahkamah hal tersebut justru telah mengurangi kebebasan hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu menurut Mahkamah untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan “one roof system” atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah Kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (one roof system) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya.
[3.13]   Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab persoalan  konstitusionalitas yang berkaitan dengan periodisasi masa jabatan hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak dan persoalan batasan usia pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak, sebagai berikut:
[3.13.1]       Bahwa meskipun pengadilan pajak adalah pengadilan yang bersifat khusus dan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara namun oleh karena kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak adalah sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas sengketa Pajak dan juga sebagai pengadilan tingkat banding yang putusannya tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, maka dengan mendasarkan pada kewenangan tersebut seharusnya status hakim pengadilan pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum serta Pengadilan Tinggi Agama.
[3.13.2]    Bahwa Undang-Undang a quo mengatur pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak (usia pensiun) yaitu 65 tahun, sedangkan bagi hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum serta peradilan agama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah berusia 67 tahun [vide Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009]. Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara.
[3.13.3]    Bahwa oleh karena itu, Mahkamah perlu menentukan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim yang mencapai batas usia tertentu yang wajar dan adil bagi hakim Pengadilan Pajak, yaitu sama dengan ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim yang mencapai batas usia tertentu bagi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.
[3.14]   Menimbang bahwa oleh karena hakim pengadilan pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Tinggi Agama, sehingga ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat hakim pada pengadilan pajak juga harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, maka terkait periodisasi atau masa jabatan hakim pajak agar tidak menimbulkan perbedaan sudah seharusnya juga masa jabatan hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak mengenal masa jabatan atau periodisasi.
[3.15]   Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan untuk Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.
[3.16]      Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
1.    Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2.    Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.    Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4.    Menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun“ dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara;
5.    Menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun“ dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara;
6.    Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7.    Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Link Putusan :  

Selasa, 14 Juni 2016

Recovery Pasca Stroke Pada Anak





Lima bulan pasca recovery dari stroke, anak kami Aqeel kembali mengalami musibah yang luar biasa hebat yaitu kembali jatuh dan mengenai kepala sisi sebelah kiri sehingga menyebabkan kepala di sisi sebelah kiri bengkak besar.

Hari itu senin tanggal 30 Mei 2016, saya dapat telepon dari istri bahwa Aqeel kembali jatuh dan akan dibawa ke UGD. Saat itu saya sedang dalam perjalanan pulang dari kantor menuju rumah. Kejadian jatuh Aqeel kali ini memang mirip dengan musubah jatuh sebelumnya di bulan Januari 2016 dimana saat itupun kejadiannya sehabis ashar dan saat itu Aqeel terindikasi stroke, pembuluh darah otak pecah dan suspect APM.

Saat itu Aqeel di rawat di ICU 4 hari dan 4 hari dikamar perawatan biasa.

Pasca pulang dari rumah sakit, Aqeel intens melakukan terapi ke rumah sakit untuk fisioterapi ke dokter rehabilitasi medik dan seminggu sekali check up ke dokter anak untuk memastikan bahwa proses recovery berjalan maksimal.

Selain ke dokter anak, kami pun berkonsultasi ke dokter bedah syaraf guna mengkonsultasikan tentang suspect AVM yang diderita oleh Aqeel.

Saat itu dokter anak dan dokter bedah syaraf meminta kami untuk melakukan proses yang dinamakan CT Angioma untuk memastikan kebenaran dan kepastian AVM yang di derita Aqeel.

Proses perawatan di ICU yang sebelumnya dilakukan oleh Aqeel, ternyata hal tersebut membuat Aqeel mengalami trauma yang luar biasa. Ada ketakutan ketika Aqeel akan melalukan CT A, dia tidak mau lagi mengalami proses medis di rumah sakit yang merupakan standar dalam proses CT A.

Akhirnya oleh karena Aqeel berontak tidak mau melakukan CTA, maka dokter bedah syaraf pun akhirnya memberikan saran agar Aqeel untuk sementara tidak usah dulu melakukan CT A karena apabila dipaksa justru takutnya akan menyebabkan AVM nya pecah  kembali.

Kami pun sebagai orang tua menuruti apa yang disampaikan dokter. Untuk sementara proses CT A kami tunda dulu.